Gerindra: Peradilan HAM Bentuk Manuver Politik

Jakarta,Radar Jakbar - Wacana pembentukan panitia khusus orang hilang dan peradilan HAM dinilai Partai Gerindra sebagai manuver politik pihak tertentu.


Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, meyakini hal itu berkaitan dengan pemilihan umum 2014.

"Ya, ini merupakan suatu manuver politik. Pasti kaitannya dengan pemilu dan lain-lain," katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (22/2).

Menurut Fadli, saat ini isu HAM tidak terlalu menjadi perhatian publik. Yang lebih difokuskan masyarakat adalah mahalnya harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup sehari-hari. Seharusnya, kata dia, problem ini yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah.

"Jangan memprioritaskan sesuatu yang selesai atau sesuatu yang tidak terlalu signifikan terhadap rakyat. Kalau ini hanya sekedar manuver politik," ucapnya.

Dia menegaskan, pembentukan peradilan HAM tidak terlalu penting untuk sekarang ini.

"Yang penting bagaimana rakyat bisa menjangkau harga-harga, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi yang merajalela, kesehatan, dan pendidikan. Itu prioritas," tegas Fadli.

Langkah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkoplhukam), Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, yang menggenjot kembali rekomendasi DPR terkait pembentukan Pengadilan Khusus HAM menjadi alarm bagi capres yang selama ini sering dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM.

DPR sudah menerbitkan rekomendasi pembentukan Pengadilan Khusus HAM sejak 2009.  Tapi, rekomendasi tersebut tak pernah dijalankan. Tapi baru ingin dijalankan pemerintah menjelang Pilpres 2014. [ald]


Sumber : http://polhukam.rmol.co/read/2013/02/22/99512/Gerindra:-Peradilan-HAM-Bentuk-Manuver-Politik-